Sumber Hukum Materil

Halo justice seeker   📢

Selamat Pagi   ☕️

 Sumber Hukum Materil

20251211|08.55 Wita By@Ayu. Sumber hukum materil adalah faktor-faktor atau isi materi yang melatarbelakangi dan menjadi dasar terbentuknya norma hukum itu sendiri.

Sumber hukum materil meliputi:

Pancasila: Nilai-nilai keadilan, persatuan, dan kemanusiaan menjadi landasan utama dalam membuat hukum di Indonesia (contoh: UU Perlindungan HAM).

Agama: Nilai-nilai agama memengaruhi hukum keluarga, pernikahan, dan waris.

Hukum Adat: Kebiasaan dan praktik masyarakat adat yang diakui, seperti hak ulayat, diintegrasikan dalam hukum positif melalui Peraturan Daerah (Perda).

Hubungan Sosial : Norm moral dan etika di masyarakat menjadi dasar pembentukan hukum pidana dan perdata (contoh: UU ITE yang merespons kejahatan siber).

Perkembangan Teknologi: Kemajuan teknologi mendorong lahirnya undang-undang baru seperti UU ITE untuk mengatur aspek hukumnya.

Doktrin/Pendapat Ahli: Ajaran dan pandangan para pakar hukum menjadi acuan dalam interpretasi dan pembentukan hukum.

Kondisi Sosial-Ekonomi: Masalah ekonomi dan kondisi masyarakat mempengaruhi pembentukan kebijakan hukum (contoh: UU Cipta Kerja).

Demikian.

Salam Justitia   ⚖️

Lengkapnya, contact on:

Advokat IJS

Sumber Hukum Formil

Halo justice seeker   📢

Selamat Sore   ☕️

 Sumber Hukum Formil

20251210|15.00wita By@Salsa. Sumber hukum formil adalah bentuk atau wadah resmi yang membuat suatu norma hukum menjadi berlaku dan mengikat, misalnya melalui undang‑undang, kebiasaan yang diakui, traktat internasional yang diratifikasi, yurisprudensi, dan doktrin para ahli, dll yang tentu tdk boleh bertentangan dengan Pancasila. 

Dalam konteks Indonesia, bentuk dan urutan sumber hukum formil tertulis ini dijelaskan melalui:

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang‑undangan; kemudian dikodifikasi dan disempurnakan dalam:

Undang‑Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang‑undangan;

Undang‑Undang Nomor 15 Tahun 2019; serta:

Undang‑Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai perubahan atas UU 12/2011, yang bersama‑sama mengatur jenis, hierarki, dan tata cara pembentukan peraturan perundang‑undangan di Indonesia.

Demikian.

Salam Justitia   ⚖️

Lengkapnya, contact on:

Advokat IJS

ADVOKAT OFFICIUM NOBILE

Halo justice seeker

Selamat sore  ☕️

Selamat berakhir pekan  🕌

Ingat ya!!!

ADVOKAT OFFICIUM NOBILE  ⚖️

Demikian.

@IJS

Advokat IJS

SACARA POKOK ADALAH "AUPB"

Halo Justice Seeker 📢

Selamat sore ☕️

SECARA POKOK ADALAH "AUPB"

Menurut Advokat IJS asas pokok dalam administrasi pemerintahan merujuk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). 

Selalu dijumpai dalam pertimbangan judex facti maupun dalam pertimbangan judex juris bahwa AUPB menjadi landasan normatif bagi hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menguji keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan. 

Asas-asas tersebut pada dasarnya mengacu pada UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ya meskipun Mahkamah Agung juga mengembangkan penerapannya melalui pedoman teknis Buku II dan putusan yudisial.

Berikut adalah asas yang tercantum dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014: 

* Asas kepastian hukum;

* Asas kemanfaatan;

* Asas ketidakberpihakan;

* Asas kecermatan;

* Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;

* Asas keterbukaan;

* Asas kepentingan umum;

* Asas pelayanan yang baik.

Dalam penegakannya, tentu asas yang relevanlah yang menjadi acuan dan dasar bahwa asas demikian telah atau tidak melanggar AUPB sehingga keputusan dan tindakan pemerintah adalah salah atau sudah benar.

Ditambahkan lagi dengan Asas Legalitas, karena dalam pandangan "MA" menjadi fundamental , yaitu setiap tindakan pejabat negara harus memiliki dasar hukum yang jelas. 

Selamat berakhir pekan.

Salam Justitia ⚖️

Demikian.

@Adv. IJS

wa.me/advokat.ijs

Asas Kemanfaatan

Halo justice seeker📢

Selamat Pagi☕️

Asas Kemanfaatan

Makna dari asas ini mengutamakan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Asas ini menuntut agar pemerintah membuat keputusan dan kebijakan yang memberikan dampak positif dan manfaat luas bagi masyarakat.

Dasar hukum asas kemanfaatan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 10 ayat (1), yang menyebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas kemanfaatan sebagai salah satu asas utama dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Salam justitia⚖️

Demikian.

@Ayu

wa.me/advokat.ijs

Asas Ketidakberpihakan

Halo justice seeker📢

Selamat Pagi ☕️

  Asas Ketidakberpihakan

Makna dari asas ini adalah bahwa setiap pejabat dan penyelenggara negara wajib bersikap adil dan tidak memihak dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan tugasnya, dengan menghindari tindakan diskriminatif dan konflik kepentingan demi memenuhi prinsip keadilan dan profesionalitas.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pasal 10 ayat 1) dan ketentuan lainnya menegaskan pentingnya asas ketidakberpihakan sebagai salah satu asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Salam justitia⚖️

Demikian.

@Salsa

wa.me/advokat.ijs

Asas Akuntabilitas

Halo justice seeker📢

Selamat Pagi☕️

 Asas Akuntabilitas

Makna dari asas ini bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 20 ayat 1) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang salah satunya adalah asas akuntabilitas.

Salam justitia⚖️

Demikian.

@Ayu

wa.me/advokat.ijs

Asas Keterbukaan

Halo justice seeker📢

Selamat Pagi☕️

 Asas keterbukaan

Makna dari asas ini bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus transparan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan dapat dipercaya tentang setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. 

Pasal 5 huruf g Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa proses pembentukan peraturan harus transparan dan terbuka bagi partisipasi masyarakat.

Salam justitia⚖️

Demikian.

@Salsa

wa.me/advokat.ijs

Asas Kepastian Hukum

Halo justice seeker 📢

Selamat siang ☕️

 Asas Kepastian Hukum

Makna dari asas ini adalah bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, logis, dan konsisten, serta memberikan jaminan perlindungan hak dan kewajiban warga negara tanpa menimbulkan keraguan atau multitafsir. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan, memberikan arah yang pasti bagi masyarakat, dan melindungi dari tindakan sewenang-wenang.

Pasal yang mengatur asas kepastian hukum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah Pasal 3 yang menetapkan bahwa asas kepastian hukum adalah landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Salam justitia ⚖️

Demikian.

@Ayu

wa.me/advokat.ijs

MENGAPA HARUS ASAS LEGALITAS?

Halo semuanya, selamat berakhir pekan 🇮🇩 

Justice seeker 📢, selamat siang ☕

MENGAPA HARUS ASAS LEGALITAS?

Advokat IJS sebelumnya pada Kamis, 6 Februari 2025 telah merilis pandangan singkat tentang pentingnya bagi seluruh elemen bangsa NKRI untuk mempersiapkan diri dalam menyambut pemberlakuan KUHP baru / UU No. 1 Tahun 2023 atau saat ini kita sebut KUHP Nasional sebagai pengganti KUHP lama warisan Belanda yang selama ini kita gunakan.

Masih kaitannya dengan KUHP Nasional yang akan resmi diberlakukan mulai pada tanggal 2 Januari 2026 dan seterusnya, lembaga tinggi negara Yudikatif Mahkamah Agung telah menayangkan / merilis pada laman resminya marinews.mahkamahagung.go.id Jum’at, 14 Maret 2025 terkait KUHP Nasional namun dalam pendapat yang lebih spesifik yakni tentang asas hukum yang sangat penting dalam mengawal, mengontrol, mengukur obyektifitas dan sebagainya dalam pemberlakuan KUHP Nasional kita tersebut, bahwa menurut penulis dalam MariNews adalah Asas Legalitas.

Tanpa mengesampingkan asas hukum lainnya, namun pertanyaan muncul “mengapa harus Asas Legalitas?”

Makna dari Asas Legaslitas (lex temporis delicti) singkatnya telah di sampaikan dalam rilis saluran Advokat IJS pada Senin, 13 Oktober 2025, vide: rilis saluran.

Dikutip dari rilis MariNews tersebut sepakat bahwa bagi seorang sarjana hukum tentu tidak asing dengan salah satu asas pamungkas yang bernama asas legalitas (lex temporis delicti). Asas tersebut, dapat ditemui dalam KUHP lama pada pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari pada perbuatan itu sendiri.”. 

Meskipun KUHP lama kelak ditinggalkan, ternyata asas tersebut masih tetap abadi dalam KUHP Nasional, bahkan dengan letak yang sama, yakni, di Pasal 1 ayat (1). Hal tersebut menandakan betapa kedudukan asas ini begitu penting dalam keberlakuan hukum pidana di Indonesia. Yang bunyinya, “Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini berarti, ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Dan, sebagai wujud Indonesia sebagai negara hukum maka penerapan asas Legalitas adalah sangat penting baik dalam mengawal, mengontrol, mengukur obyektifitas dan sebagainya dalam pemberlakuan KUHP Nasional, alasannya:

* Pertama, agar masyarakat mengetahui perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan pidana, oleh karenanya mereka akan dapat menghindarkan diri dari melakukan perbuatan dilarang tersebut, sehingga dapat mencegah terjadinya kejahatan (prevention crime).

* Kedua, agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang dengan kekuasaannya karena adanya pembatasan oleh undang-undang. 

* Ketiga, agar adanya jaminan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menerima segala konsekuensi tindakan hukum yang dilakukannya khususnya dari penguasa. 

Hal tersebutlah yang menjadikan kedudukan asas legalitas begitu istimewa dalam hukum pidana Indonesia.

Salam Justitia ⚖️

Demikian.

@Adv.IJS

Advokat IJS

Asas Persamaan (Universal)

Halo justice seeker 📢

Selamat pagi ☕️

Asas Persamaan (Universal)

Makna dari asas ini adalah bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban dunia secara bersama-sama dengan negara lain. Oleh karena itu, apabila terjadi tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan internasional, maka setiap negara berhak untuk mengadili pelaku tindak pidana tersebut tanpa memandang kewarganegaraan pelaku maupun tempat terjadinya perbuatan itu.

Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dapat diberlakukan kepada setiap orang yang melakukan tindak pidana internasional meskipun perbuatan itu terjadi di luar wilayah Indonesia, khususnya jika penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan perjanjian internasional.

Salam justitia ⚖️

Demikian.

@Salsa

Advokat IJS

Asas Perlindungan (Nasional Pasif)

Halo Justice Seeker

Selamat pagi ☕

Asas Perlindungan (Nasional Pasif)

Makna dari Asas Perlindungan adalah hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang, yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan atau keamanan negara Indonesia di luar wilayah Indonesia. Dengan kata lain, ketentuan pidana Indonesia dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana di luar negeri apabila perbuatannya merugikan kepentingan atau keselamatan negara Indonesia.

Asas Perlindungan (Nasional Pasif) diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 KUHP. Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang, tanpa memandang kewarganegaraan, yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merugikan kepentingan Indonesia, seperti keamanan negara, martabat pejabat negara, mata uang, perekonomian, keselamatan pelayaran dan penerbangan, serta aset nasional lainnya.

Salam justitia ⚖️

Demikian.  

@Ayu

Advokat IJS

Asas Personalitas (Nasional Aktif)

Halo justice seeker 📢

Selamat pagi ☕️

 Asas Personalitas (Nasional Aktif)

Makna dari asas ini adalah hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Dengan kata lain, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di mana pun berada, sepanjang perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum negara tempat tindak pidana dilakukan.

Asas personalitas diatur dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan syarat perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindakan itu dilakukan.

Salam justitia ⚖️

Demikian.

@Salsa

Advokat IJS

Asas Teritorial

Halo justice seeker 📢

Selamat pagi ☕️

Asas Teritorial

Makna dari asas ini adalah suatu negara memiliki kedaulatan dan kekuasaan penuh atas wilayahnya, termasuk daratan, perairan, dan ruang udara di atasnya. Artinya, negara memiliki hak eksklusif untuk mengatur dan melaksanakan hukum di wilayahnya tanpa campur tangan dari negara lain.

Asas teritorial tercantum dalam Pasal 2 KUHP yang berbunyi "Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia."

Salam justitia ⚖️

Demikian. 

@Ayu 

Advokat IJS

Asas Legalitas

Halo justice seeker 📢

Selamat pagi ☕️

 Asas Legalitas

Makna dari asas ini adalah tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan aturan hukum yang jelas dan pasti yang telah ditetapkan sebelum perbuatan itu dilakukan.

Asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan."

Salam justitia ⚖️

Demikian.

@Salsa

Advokat IJS

Asas Konsensualisme

Halo justice seeker 📢

Selamat malam☕️

Asas Konsensualisme

Makna dari asas ini adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dalam setiap isi atau hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang dibuat. 

Asas konsensualisme tersirat dalam salah salah satu syarat sah perjanjian berdasarkan KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata menerangkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, dari empat syarat salah satunya "kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya".

Salam justitia ⚖️

Demikian.

@Ayu Adv.IJS

Advokat IJS

Tugas Advokat

Halo justice seeker 📢

Selamat pagi ☕️

Salam justitia ⚖️

Tugas Advokat

Sesuai Pasal 1 UU No. 18 Thn 2003 ttg Advokat bahwa tugas utama Advokat adalah: 

Memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang mencakup:

- Konsultasi hukum, 

- Bantuan hukum, 

- Menjalankan kuasa, 

- Mewakili, 

- Mendampingi, 

- Membela, dan melakukan tindakan hukum lain dalam berbagai perkara, baik dalam perkara:

- Pidana, 

- Perdata,  

- Administrasi/tata usaha negara, atau:

- Umumnya dalam segala urusan penegakan hukum.

Hukum bukanlah musuh melainkan adalah sahabat yang harus dirangkul bersama untuk mendapatkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demikian.

Advokat Officium Nobile

wa.me/advokat.ijs

Ramadhan Moramo Grup Semangat Pagi

Ramadhan Moramo Grup

Kamis, 18.09.2025

Sebagai Corporate Lawyer Advokat IJS melakukan advice sekaligus memberikan informasi tegas kepada karyawan secara langsung.

Itu dilakukan dalam rangka meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif serta mempererat hubungan antara karyawan termasuk meningkatkan pemahaman terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Ditegaskan pula tentang pentingnya patuh terhadap peraturan perusahaan, dan untuk meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif tersebut maka secara dasar wajib menjaga etika kerja & bekerjalah secara profesional.

"Kompak dan Antusias Karyawan Terlihat Jelas"

Selamat berakhir pekan ☕️

Demikian.

Ayu, Dokumentalis

wa.me/advokat.ijs

Adil Sejak Dalam Pikiran

Selamat siang ☕️

Kata "Keadilan" tidak melulu identik dgn situasi Penegakan Hukum, tetapi keadilan jg bisa dalam bentuk sosial.

Adil Sejak Dalam Pikiran

 Rabu, 17 September 2025, kegiatan infaq berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Banyak pihak yang antusias berpartisipasi dan menumbuhkan rasa kebersamaan. Kegiatan ini sebagai bentuk keadilan juga kepedulian dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar. 

Semoga inisiatif ini dapat menjadi inspirasi dan membawa manfaat nyata, sekaligus mempererat tali silaturahmi. 

Terima kasih atas partisipasi semua pihak dalam kegiatan infaq hari ini.

Demikian.

Ayu, Staf Dokumentalis

wa.me/advokat.ijs

Bantuan Penegakan Hukum vs Bantuan Sosial

Selamat siang ☕️

Kendari, 15 September 2025

Rapat koordinasi dengan beberapa ketua RT Kel. Wundudopi & Kel. Lapulu tentang penyaluran Infaq beras dari Kantor Advokat Izra Jinga Saeani.

Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Penyaluran beras ini disepakati pada  hari Rabu, 17 September 2025.

Ini merupakah program rutin, kami akan terus berupaya membantu masyarakat bukan hanya di sisi penegakan hukum tetapi juga dari sisi sosial, semoga bermanfaat.

Langkah kecil yang sangat berarti.

Demikian.

Ayu, Staf Dokumentalis

wa.me/advokat.ijs

Ingat Wilayah NKRI

Semangat pagi ☕️
Salam justitia ⚖️

INGAT!!!
Dirgahayu RI 80 [17.08.2025-1945]

Ingat Wilayah NKRI:
17.000 Pulau
38 Propinsi
7 Unit Geografis
5 Otonomi

Bila dikaitkan dgn: rasa, emosi, tindakan dlm menegakan keadilan hukum maka tentu akan berbeda-beda dari masing-masing wilayah.

Faktor: sosial, budaya, geografis adalah yg mempengaruhi: rasa, emosi, tindakan catur wangsa dalam menegakan hukum.

Demikian.
wa.me/advokat.ijs

NKRI 80 Tahun JANGAN TABOLA BALE

NKRI 80 Tahun

JANGAN TABOLA BALE

* Harus tepat:

Tagilah utang kpd pihak yg diberi kewajiban membayar utang.

Dan, Bayarlah utang kpd pihak yg diberi hak menerima pembayaran.

* Begitu pula halnya:

Tagilah keadilan kpd pihak yg diberi kewajiban memberi keadilan.

Dan, Berilah keadilan kepada pihak yg berhak mendapatkan keadilan.

* Bahwa:

Penegakan keadilan formal hanya bisa dilakukan oleh pihak yg diberi wewenang secara formal.

Dan, Penegakan keadilan sosial hanya bisa dillaukan oleh pihak yg diberi wewenang secara sosial.

* Ingat, bila hal itu tabola bale maka adalah sandiwara belaka.

17.08.1945 - 2025

Selamat Memperihati HUT RI 80 Tahun

Salam projustitia ⚖️

wa.me/advokat.ijs

Tentang EKSEKUSI

Halo Justice seeker

Selamat malam ☕️

Tentang 'EKSEKUSI'

Ada yang bilang, apa guna sebuah putusan pengadilan bila tidak dapat dijalankan. Kata lain adalah tidak dapat di eksekusi.

Justice seeker, pasti sering mendengar kata 'eksekusi', ya pasti seringlah. Agar tidak keliru dalam mengartikannya, berikut Advokat I.J.S berikan pengertian "Eksekusi adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata / inkracht van gewijsde) yang bersifat penghukuman (condemnatoir),  yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum".

Demikian.

Salam projustitia ⚖️

wa.me/advokat.ijs

Perikatan Batal Demi Hukum

Selamat sore ☕️

wa.me/advokat.ijs

Mengulang rilis saluran 14.07.2025 bahwa Perikatan yang lahir karena bertentangan dengan undang-undang adalah batal demi hukum, Perjanjian a quo disebut tdk memenuhi syarat objektif.

Artinya bahwa:

"Perikatan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal, dan tidak menimbulkan akibat hukum".

Berikut ditegaskan Pasal 1335 KUHPdt bahwa "Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan".

Salam projustitia ⚖️

Selamat beristirahat.

"keadilan" harus diperjuangkan

Selamat siang ☕️

wa.me/advokat.ijs

Tetap Semangat, Jangan Kendor

"keadilan" harus diperjuangkan

fokus berdasarkan hukum, fakta dan bukti

Salam projustitia ⚖️

Tidak boleh mencari cari-cari kesalahan tetapi membuktikan kesalahan

Selamat malam ☕️

wa.me/advokat.ijs

Bahwa dalam penegakan hukum pidana, fokus utama adalah membuktikan kesalahan seseorang berdasarkan fakta dan bukti yang sah, bukan mencari-cari kesalahan atau mengada-ngada.

Penegak hukum tidak boleh membuat-buat kesalahan atau memaksakan suatu kasus jika tidak ada bukti yang cukup. Mencari-cari kesalahan merupakan tindakan yang tidak adil dan dapat merusak integritas penegakan hukum itu sendiri.

Singkatnya bahwa penegakan hukum pidana yang baik adalah yang fokus pada pembuktian kesalahan berdasarkan hukum, fakta dan bukti, bukan pada upaya mencari-cari kesalahan tanpa dasar yang kuat.

Salam projustitia ⚖️

Selamat beristirahat.

Refresh dolo bos, Ingat!

Selamat malam ☕️

wa.me/advokat.ijs

Perikatan yang lahir karena bertentangan dengan undang-undang adalah batal demi hukum. 

Artinya bahwa:

"Perikatan tersebut dianggap tidak pernah ada sejak awal, dan tidak menimbulkan akibat hukum."

Salam projustitia ⚖️

Selamat beristirahat.

Keadilan

Selamat pagi ☕️

wa.me/advokat.ijs

Bila sulit meminta keadilan pada manusia, maka mintalah keadilan kepada Tuhanmu.

Salam projustitia ⚖️

Semangat beraktifitas.

Apa yang diinginkan oleh Hukum???

Selamat malam ☕️

wa.me/advokat.ijs

SINGKATNYA:

1. Dalam konteks penegakan, Hukum pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi pencari keadilan hukum; sedangkan,

2. ⁠Dalam konteks sosial, hukum pada dasarnya mengiinkan terciptanya keadilan, kepastian dan ketertiban dalam masyarakat.

Hal demikian dapat dicapai melalui serangkaian aturan (formil dan materiil) serta peran catur wangsa  yang mengatur hukum itu sendiri juga serangkaian turunan aturan mengatur perilaku manusia, melindungi hak-hak individu dan kelompok, serta mencegah terjadinya konflik. 

Demikian singkat yang diinginkan hukum.

Salam projustitia ⚖️

Semangat berakhir pekan.

Manakah yang kuat pengaruhnya dalam menentukan sikap tindakan antara hukum atau moral???

Halo Justice Seeker, Jumpa kembali.

Selamat pagi ☕️
wa.me/advokat.ijs

TERNYATA

Pengaruh moral dan hukum dalam menentukan sikap dan tindakan saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat. Sebab:
1. Hukum memberikan aturan formal dan sanksi untuk menjaga ketertiban;
2. Moral memberikan panduan etis dan nilai-nilai sosial untuk membentuk perilaku.

SANGAT PENTING

Hukum dan moral keduanya penting dalam membentuk perilaku, sikap tindak manusia. Sebab:
1. Hukum memberikan kerangka formal;
2. Moral memberikan panduan etis.

Tidak ada satu yang lebih kuat secara mutlak, karena keduanya saling terkait dan saling memengaruhi. Tetapi pengaruh hukum dan moral dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasinya.

Salam projustitia ⚖️
Semangat beraktifitas.