Minggu, 26 Mei 2013

Jumlah Advokat Hitam Makin Banyak, Penegakan Hukum di Indonesia Hancur

Sangat menarik untuk dicermati dan dicanankan dalam praktek penegakan hukum. Berikut saya share ulang sesuai berita yang dimuat oleh Suara Pembaruan "Memihak Kebenaran" (SP), berita :Jumat, 24 Mei 2013 | 7:18

Todung Mulya Lubis. [Google] Todung Mulya Lubis

[JAKARTA]  Ketua Yayasan Yap Thiam Hien yang juga Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Todung Mulya Lubis mengatakan, hancurnya penegakan hukum di Indonesia dikarenakan jumlah  advokat hitam yang semakin mendominasi.

Hal itu juga berimbas pada advokat-advokat muda yang tidak memiliki panutan atau referensi positif untuk ditiru dalam penegakan hukum.

"Hancurnya penegakan hukum karena banyaknya advokat-advokat hitam," kata Todung dalam acara Peringatan 100 Tahun Yap Tiam Hien dan Peluncuran Buku berjudul "Yap Thiem Hien : Pejuang Lintas Bangsa" di Jakarta, Kamis (23/5).

Menurutnya, hancurnya penegakan hukum di Indonesia bukan sepenuhnya karena maraknya pelanggaran-pelanggaran yang kerap dilakukan oleh kalangan penegak hukum seperti hakim, dan jaksa, melainkan karena banyaknya advokat-advokat hitam yang ikut bermain dalam lingkaran mafia hukum.

Sabtu, 25 Mei 2013

PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM


Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungana hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau darui sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tatapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan Law enforcementâ ke dalam bahasa indonesia dalam menggunakan perkataan  Penegakan Hukuman  dalam arti luas dapat pula digunakan istilah Penegakan Peraturanâ dalam arti sempit. Pembedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah the rule of law  atau dalam istilah  the rule of law and not of a man  versus istilah  the rule by law yang berarti the rule of man by law Dalam istilah the rule of law terkandung makna pemerintahan oleh hukum,

Jumat, 10 Mei 2013

Rekrutmen Kepala Perwakilan dan Calon Asisten Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2013


OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA adalah lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu. Ombudsman RI membuka kesempatan bagi putra/putri terbaik untuk menjadi  :

KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN PROV. BANTEN (KP-01)
CALON ASISTEN PERWAKILAN OMBUDSMAN PROV. BANTEN (AP-01)
KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN PROV. JAMBI (KP-02)
CALON ASISTEN PERWAKILAN OMBUDSMAN PROV. JAMBI (AP-02)
KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN PROV. BANGKA BELITUNG (KP-03)
CALON ASISTEN PERWAKILAN OMBUDSMAN PROV. BANGKA BELITUNG (AP-03)

KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN PROV. GORONTALO (KP-04)
CALON ASISTEN PERWAKILAN OMBUDSMAN PROV. GORONTALO (AP-04)

KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN PROV. PAPUA BARAT (KP-05)
CALON ASISTEN PERWAKILAN OMBUDSMAN PROV. PAPUA BARAT (AP-05)

Persyaratan Kepala Perwakilan Ombudsman :
1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan YME;
3. Sehat jasmani & rohani;
4. Bebas dari narkoba;
5. Sarjana hukum atau sarjana bidang lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dalam bidang hukum atau pemerintahan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik;
6. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
7. Cakap, jujur, memiliki integritas moral, memiliki kapabilitas dan memiliki reputasi yang baik;
8. Memiliki pengetahuan tentang Ombudsman dan pelayanan publik;
9. Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tidak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
10. Tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik;
11. Bersedia untuk tidak merangkap menjadi Pejabat negara atau penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, Anggota partai politik dan profesi lainnya (dokter, akuntan, advokat, notaris, pejabat pembuat akte tanah);
12. Bagi calon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, bersedia berhenti dari jabatan organik Pegawai Negeri Sipil apabila diterima sebagai Kepala Perwakilan; dan
13. Aktif dan memiliki jaringan di pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media dan perguruan tinggi di masing-masing wilayah Perwakilan Ombudsman.

Kelengkapan Administrasi yang wajib dipenuhi oleh calon Kepala Perwakilan Ombudsman adalah sebagai berikut :

KPK Gelar 11 Angkatan Training Pengisian Formulir LHKPN di 2013

TOT lhkpnBerbagai cara dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggara negara dalam pelaporan harta kekayaan. Di antaranya dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis pengisian formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilakukan di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah pusat/daerah. Selain itu, kegiatan serupa juga dilakukan di berbagai daerah seperti Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. “Namun, tingkat pengumpulan formulirnya kurang efektif daan kurang signifikan. Selain itu, keterbatasan personel dari KPK juga menjadi kendala tersendiri,” ungkap Fungsional Direktorat Pendaftaran dan Pelaporan LHKPN KPK, Ardy Aulia.

Untuk menjawab hal tersebut, lanjut Ardy, KPK menyelenggarakan kegiatan lain berupa Training of Trainers (ToT) pengisian LHKPN yang diikuti perwakilan yang ditunjuk masing-masing instansi, baik  kementerian, lembaga, maupun pemerintah pusat dan daerah. “Perwakilan tersebut kami latih khusus untuk pengisian LHKPN, sehingga mereka dapat langsung mentransfer atau mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh  kepada penyelenggara negara atau wajib LHKPN, atau pihak lain di lingkungan instansi tempatnya bertugas,” ucapnya.

GERHANA MATAHARI CINCIN 9-10 MEI 2013


Gerhana Matahari adalah adalah peristiwa ketika terhalanginya cahaya Matahari oleh Bulan
sehingga tidak semuanya sampai ke Bumi. Peristiwa yang merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan posisi Matahari, Bumi dan Bulan ini hanya terjadi pada saat fase bulan baru dan dapat diprediksi sebelumnya. Pada tahun 2013 ini telah diprediksikan terjadi 5 (lima) kali gerhana, yaitu 2 (dua) kali gerhana Matahari dan 3 (tiga) kali Gerhana Bulan.

Gerhana Matahari tersebut adalah berupa Gerhana Matahari Cincin (GMC) yang terjadi pada 9-
10 Mei 2013 dan Matahari Cincin (GMC) yang terjadi pada tanggal 3 November 2013. Adapun
Gerhana Bulan yang terjadi adalah Gerhana Bulan Sebagian yang terjadi pada tanggal 25 April 2013, Gerhana Bulan Panumbra tanggal 25 Mei 2013 dan Gerhana Bulan Penumbra yang terjadi pada tanggal 18-19 Oktober 2013.