Minggu, 26 Mei 2013

Jumlah Advokat Hitam Makin Banyak, Penegakan Hukum di Indonesia Hancur

Sangat menarik untuk dicermati dan dicanankan dalam praktek penegakan hukum. Berikut saya share ulang sesuai berita yang dimuat oleh Suara Pembaruan "Memihak Kebenaran" (SP), berita :Jumat, 24 Mei 2013 | 7:18

Todung Mulya Lubis. [Google] Todung Mulya Lubis

[JAKARTA]  Ketua Yayasan Yap Thiam Hien yang juga Ketua Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Todung Mulya Lubis mengatakan, hancurnya penegakan hukum di Indonesia dikarenakan jumlah  advokat hitam yang semakin mendominasi.

Hal itu juga berimbas pada advokat-advokat muda yang tidak memiliki panutan atau referensi positif untuk ditiru dalam penegakan hukum.

"Hancurnya penegakan hukum karena banyaknya advokat-advokat hitam," kata Todung dalam acara Peringatan 100 Tahun Yap Tiam Hien dan Peluncuran Buku berjudul "Yap Thiem Hien : Pejuang Lintas Bangsa" di Jakarta, Kamis (23/5).

Menurutnya, hancurnya penegakan hukum di Indonesia bukan sepenuhnya karena maraknya pelanggaran-pelanggaran yang kerap dilakukan oleh kalangan penegak hukum seperti hakim, dan jaksa, melainkan karena banyaknya advokat-advokat hitam yang ikut bermain dalam lingkaran mafia hukum.

Sabtu, 25 Mei 2013

PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM


Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungana hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau darui sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tatapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan Law enforcementâ ke dalam bahasa indonesia dalam menggunakan perkataan  Penegakan Hukuman  dalam arti luas dapat pula digunakan istilah Penegakan Peraturanâ dalam arti sempit. Pembedaan antara formalita aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah the rule of law  atau dalam istilah  the rule of law and not of a man  versus istilah  the rule by law yang berarti the rule of man by law Dalam istilah the rule of law terkandung makna pemerintahan oleh hukum,

Senin, 20 Mei 2013

ANEKA PEMBAGIAN PENDUDUK INDONESIA

Aneka Pembagian Penduduk Indonesia
Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda dahulu, penduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan dan masing-masing golongan penduduk tersebut mempunyai hukum perdata sendiri-sendiri.
Menurut Pasal 163 ayat (1) I.S (Indische Staatsregeling), enduduk Indonesia dibagi dalam 3 golongan penduduk, yaitu:

a. Golongan Eropa

Menurut Pasal 163 ayat (2) I.S., yang termasung dalam golongan Eropa adalah:
1. Semua warganegara Belanda.
2. Bukan warganegara Belanda, tetapi orang yang bersal dari Eropa.
3. Semua warganegara Jepang.
4. Orang-orang yang bersal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda.
5. Keturunan mereka yang tersebut di atas.

Makna Kebangkitan Nasional Bagi Generasi Muda

Seratus tahun lebih yang lalu, tanggal 20 Mei digalang kekuatan oleh para pemuda di wilayah nusantara ini untuk menyatukan tekad bangkit dari keadaan sebagai negeri terjajah. Kemudian setiap tanggal 20 Mei dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

RENTETAN perjuangan dengan gelimang perngorbanan yang tak terhitung berujung pada tercapainya tujuan merdeka pada  17 Agustus 1945 lalu. Dengan kemerdekaan ini, cita-cita kebangkitan nasional sudah tercapai. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini, apakah pesan dari ‘Hari Kebangkitan Nasional’ sudah benar-benar terwujud di segala lini kehidupan Bangsa Indonesia?

Tentu salah satu indikator penilaian, tidak akan terlepas dari kondisi dunia pendidikan kita sendiri. Apakah dunia pendidikan sudah benar-benar sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Lalu bagaimana dengan para pelajar, mahasiswa, dan generasi muda dalam memaknai Hari Kebangkitan Nasional ini?

Menurut Kepala Disdikpora Palembang Pak Riza Fahlepi, sama halnya dengan Hari Pendidikan, pelajar dan generasi muda harus memaknai Hari Kebangkitan Nasional dengan bangkit untuk mencapai prestasi yang gemilang. Dengan kata lain, harus bangkit dari keterpurukan dan menyongsong masa depan dengan memperbaiki, meningkatkan, atau mempertahankan prestasi yang sudah ada.

Sejarah Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei

Sejarah Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari tidak kurang 13.000 pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke (hasil survei dan verifikasi terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan). Beragam suku bangsa, bahasa dan agama juga menjadi hal yang unik dari Bangsa Indonesia. Sedikit saja gesekan yang terjadi dalam masyarakat maka akan berakibat fatal, sering kita saksikan dalam media massa beberapa peristiwa yang mencabik-cabik rasa nasionalisme kebangsaan. Perang antar suku, pemberontakan, tawuran warga dan lain-lain yang dapat menjadi pemicu disintegrasi bangsa.
Untuk itu diperlukan rasa kebangsaan yang tinggi agar Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan yang menjadi slogan belaka, tetapi benar-benar dapat menjiwai perilaku seluruh rakyat Indonesia. Dan salah satu hal yang bisa menumbuhkan rasa kebangsaan adalah Kebangkitan Nasional, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari ketertinggalan, bangkit dari ketidakadilan, bangkit dari kemiskinan dan kebodohan. Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesaia (NKRI) seharusnya Pemerintah memberikan perlakuan yang sama terhadap rakyatnya dari Sabang sampai Marauke, bila rakyat di satu wilayah sejahtera maka selayaknya rakyat di wilayah lainpun sejahtera agar asas Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jika kita kembali kepada sejarah, kebangkitan nasional merupakan peristiwa bangkitnya semangat persatuan, kesatuan dan nasionalisme diikuti dengan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Selama masa penjajahan semangat kebangkitan nasional tidak pernah muncul hingga berdirinya Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.

Minggu, 19 Mei 2013

Pokok-Pokok Pikiran PENDIRIAN POSBAKUMADIN

Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia

Dasar :
Dibentuk dan didirikan amanat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Pasal 57 “Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum”

Landasan :
Melaksanakan Undang-undang Bantuan Hukum Nomor 16 tahun 2011 jo. Undang undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hakhak Sipil Dan Politik)

Pedoman :
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum berikut dengan Petunjuk Pelaksanaannya

Legalitas :
Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : AHU.5026.AH. 01.04.Tahun 2011 tentang Pengesahan POSBAKUMADIN

Motto :
Anti Pembohongan dan Pembodohan Hukum

Semboyan :
Fiat Justitia Ruat Coelum

Tujuan :
Menampung dan mempekerjakan semua para Sarjana Hukum dan Sarjana Hukum Islam yang belum bekerja atau bekerja bukan pada tempatnya, sehingga para Sarjana Hukum/Islam tidak ada yang menganggur di seluruh tanah air. Masyarakat juga sangat banyak membutuhkan perlindungan & pengayoman serta mempertahankan hak-hak hukum yang banyak dilanggar oleh penguasa dan peradilan sesat pada akhir-akhir ini marak di mana-mana.

Kamis, 16 Mei 2013

Pegawai Pajak Terima Suap Rp. 2,4 Miliar

img4bd5094f440e5JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap dua pegawai pajak dengan barang bukti suap Sin$ 300 ribu atau sekitar Rp 2,4 miliar. Mereka adalah Muhammad Dian Irwan Nuqishra dan Eko Darmayanto, pegawai pajak dari kantor wilayah Jakarta Timur. Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., mengatakan keduanya ditangkap di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta kemarin pagi. ”Dugaan sementara, pemberian itu berkaitan dengan persoalan pajak dari wajib pajak, perusahaan berinisial TMS,” kata Johan di kantornya kemarin.
Menurut Informasi di lapangan, PT TMS adalah The Master Steel, perusahaan industri baja di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Johan menuturkan, suap miliaran rupiah itu bermula ketika Dian membawa mobil Avanza hitam miliknya dan diparkir di Terminal III Bandara Soekarno- Hatta pada Selasa malam.
Dian lalu memberikan kunci mobilnya kepada Teddy, yang diduga sebagai kurir. Keesokan paginya, Dian bersama Eko datang ke Terminal III bandara untuk mengambil mobil. Di lokasi itu sudah ada Efendy, yang diduga penyuap.

Enam Mobil Disita, Kantor PKS Digeledah

baju tahanan belakangJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya menyita enam mobil terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus suap daging impor dengan tersangka Luthfi Hasan Ishaaq di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera, di Jakarta Selatan, Rabu (15/5). Ini mengakhiri drama penyitaan yang tersendat sejak pekan lalu akibat PKS menuding KPK tidak memenuhi prosedur hukum.
Sebanyak 22 penyidik KPK tiba secara bertahap dengan beberapa mobil di kantor Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, mulai pukul 11.20. Para penyidik mengenakan rompi abu-abu bertuliskan ”KPK” dan dikawal sekitar 10 anggota Brigade Mobil (Brimob) Polri.
Para penyidik memperlihatkan sejumlah surat dan dokumen dari KPK, seperti surat tugas, penyitaan, dan surat penyidikan. Seusai pemeriksaan, pukul 14.27, enam mobil itu dibawa keluar secara berombongan menuju KPK. Setiap mobil dikawal satu anggota Brimob yang duduk di samping sopir. Keenam mobil itu adalah VW Caravelle B 948 RFS, Nissan Navara B 9051 QI, Mitsubishi Pajero Sport B 1074 RFW, Mitsubishi Grandis B 7476 UE, Mazda CX9 B 2 MDF, dan Toyota Fortuner B 544 RFS.