Jumat, 22 Maret 2013

Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Izra Jinga Saeani
Untuk mengurangi resiko yang timbul dari pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, maka diperlukan penanganan secara maksimal terhadap kredit bermasalah.
Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, terdapat beberapa kebijakan dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah, yaitu:
  1. Melalui rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (grace period), termasuk perubahan jumlah angsuran. Bila perlu dengan penambahan kredit. 
  2. Melalui reconditioning (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjajian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan. 
  3. Restructuring (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi aatas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa rescheduling dan atau reconditioning.
 Berkaitan dengan upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet tersebut dalam ketentuan Pasal 7 butir c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikemukakan bahwa:
“Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula:……melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Dalam bagian penjelasannya dikatakan bahwa, pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
  1. Penyertaan modal sementara oleh bank yang berasal dari konversi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah pada perusahaan yang bersangkutan. 
  2. Persyaratan kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang dapat dikonversi menjadi penyertaan modal.
  3. Penyertaan modal tersebut wajib ditarik kembali apabila: (a) Telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, atau (b) Perusahaan telah memperoleh laba. 
  4. Penyertaan sementara tersebut wajib dihapusbukukan dari neraca bank, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, bank belum berhasil menarik penyertaannya. 
  5. Pelaporan kepada Bank Indonesia mengenai penyertaan modal sementara oleh bank.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 butir c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 beserta penjelasannya tersebut diatas, menunjukan bahwa apabila terjadi kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah oleh debitur, maka kegagalan kredit atau pembiayaan itu oleh bank dapat dikonversi menjadi penyertaan modal sementara oleh bank yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau perusahaan (debitur) tersebut telah memperoleh laba.